Mama Amamapare

14 Januari 2017

Film Dokumenter dan Pembangunan di PapuaDitulis oleh: Daniel Rudi Haryanto

Bagaimana rasanya berada di tengah suasana persalinan yang remang, minim cahaya di suasana 71 tahun Indonesia Merdeka? Apa yang terpikirkan ketika menyaksikan sebuah pulau yang dihuni suku Kamoro tidak memiliki akses listrik, sehingga suasana gelap gulita, sementara di seberang terang benderang, mesin industri tak pernah berhenti bergemuruh mengolah emas? Tidak ada tenaga medis yang hadir berjadwal, rumah sakit jauh, apa yang terpikirkan dari suasana semacam ini?

Pulau Karaka berdampingan dengan pelabuhan PT. Freeport Indonesia, tempat kapal bersandar menjemput emas yang dikapalkan menuju Amerika. Wilayah ini berada dalam wilayah adat Suku Kamoro yang menyebar di pesisir selatan Papua. Sebagian penduduk Pulau Karaka bekerja sebagai buruh atau petugas sekuriti PT. Freeport Indonesia. Sebagian yang lain menggantungkan hidup dari hasil laut yang sangat berlimpah di Amamapare berupa ikan, udang, dan Kepiting yang dalam bahasa Kamoro disebut Karaka, demikianlah nama Pulau Karaka berasal.

Rumah penduduk dibangun di atas tiang kayu besi dan kayu Mangi-mangi (Bakau). Penduduk memanfaatkan sampah dari PT. Freeport berupa triplek, terpal, plastik, besi bekas untuk atap dan dinding rumah.

Penduduk Pulau Karaka adalah pekerja keras, mereka bangun di pagi hari, pergi ke sungai, laut, atau hutan mangi-mangi (Bakau) untuk menangkap Ikan, udang, dan Karaka. Di sore hari mereka pulang ke rumah, menjual ke pengepul dan membelanjakan uang untuk membeli beras, gula, garam, sagu, telur, sabun, atau kebutuhan pokok yang lain.

Di Pulau Karaka terdapat sebuah Puskesmas Pembantu yang didirikan pemerintah pada tahun 2014. Namun keberadaan Pustu tersebut belum dirasakan manfaatnya secara maksimal oleh masyarakat dikarenakan kelangkaan tenaga medis.

Di awal berdirinya, Pustu membuka Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) untuk Ibu hamil dan Balita (Bayi di bawah usia lima tahun). Selain pendataan, Posyandu menyelenggarakan penyuluhan kemitraan dengan dukun-dukun bayi di Pulau Karaka. Diantara dukun-dukun bayi itu terdapat Mama Yakoba dan Mama Maria. Keduanya merupakan kader bidan.

Tenaga medis tidak tinggal di Pustu. Masyarakat tidak pernah mengenal kepala Pustu. Tidak ada penjadwalan pelayanan kesehatan, Bidan dan Suster pada awalnya datang dua kali dalam satu bulan, kini tidak dapat diharapkan kedatangannya.

Kepala kampung Amamapare berupaya melakukan koordinasi untuk mengundang tenaga medis menyelenggarakan pelayanan kesehatan bagi warganya, namun jarak, sarana transportasi, biaya, air bersih, dan logistik menjadi kendala bagi tenaga medis untuk hadir di Pulau Karaka.

Di Pulau Karaka belum ada fasilitas air bersih. Penduduk mendapatkan air bersih secara cuma-cuma dari dock port milik PT. Freeport Indonesia. Untuk mendapatkan air bersih mereka harus menyeberangi sungai sejauh lima ratus meter dengan menggunakan sampan. Di musim penghujan, mereka menampung air ke dalam jerigen-jerigen atau ember plastik.

Sebuah klinik kesehatan untuk karyawan terdapat di kawasan pelabuhan PT. Freeport Indonesia. Walaupun klinik tersebut membuka pelayanan kesehatan untuk masyarakat Pulau Karaka, namun dengan berbagai alasan masyarakat merasa segan datang berobat.

Pulau Karaka dihuni sekitar 1.094 jiwa dengan 350 kepala keluarga. Setiap rumah belum memiliki fasilitas mandi, cuci, kakus yang memenuhi standart kesehatan. MCK berupa bedeng seukuran dua meter persegi dengan pembuangan langsung ke tanah. Kotoran larut bersama air laut yang pasang menggenangi Pulau Karaka. Anak-anak bermain di air yang mengandung sampah rumah tangga. Kenyataan ini memicu potensi penyakit kulit, pernafasan, dan pencernaan menjangkiti penduduk Pulau Karaka.

 

Film Dokumenter dan Indikator Pembangunan

Eagle Awards Documentary Competition (EADC) 2016 mengusung tema Indonesia Sehat. Tema tersebut merupakan sebuah upaya dalam melihat dan menafsir dinamika serta kompleksitas persoalan kesehatan di Indonesia, guna terlahirnya sebuah film dokumenter yang inspiratif, menggugah emosi dan mengubah prespektif.

Satu di antara lima proposal yang lolos berasal dari Timika, Papua yang membawa cerita tentang Mama-mama di Pulau Karaka, Amamapare yang membantu persalinan secara tradisional di tengah keterbatasan fasilitas kesehatan modern.

Dua filmmaker muda dari Timika Yonri Revolt dan Fabian Kakisina, peserta EADC 2016 hadir di Pulau Karaka pada pertengahan Agustus 2016. Mereka melakukan observasi untuk pembuatan film dokumenter berjudul Mama Amamapare.

Selama 10 Hari di Pulau Karaka, filmmaker melakukan observasi dan proses pembuatan film. Film ini hendak menceritakan bagaimana Mama Yakoba sebagai dukun bayi tradisional membantu persalinan Mama Ance dan Mama Marsela di tengah minimnya fasilitas kesehatan di Pulau Karaka.

Kenyataan yang terdapat dalam keseharian masyarakat di Pulau Karaka terekam dalam kamera Yonri dan Fabian. Pada perayaan peringatan 71 tahun proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, filmmaker merekam pidato gubernur Papua yang menguraikan keberhasilan pemerintah daerah dalam implementasi anggaran belanja daerah untuk pembangunan di Papua. Satu di antara pembangunan tersebut adalah fasilitas kesehatan berikut pelayanan kesehatan di seluruh Papua.

Mendengar pidato Gubernur Papua dan merekam kenyataan yang terjadi di Pulau Karaka yang berdampingan dengan PT. Freeport Indonesia merupakan dua hal yang berbeda sangat kontras. Data statistik keberhasilan pembangunan di atas kertas tidak sesuai dengan kenyataan yang terekam di dalam media audio visual.

EADC membuka kemungkinan adanya jembatan komunikasi dan jendela informasi bagi para penentu kebijakan, pemangku dan pelaksana kebijakan di tingkat pemerintahan dengan masyarakat yang merasakan dampak kebijakan negara.

Dua filmmaker muda dari Timika peserta EADC 2016 tinggal bersama masyarakat, dan merasakan apa yang dirasakan masyarakat Pulau Karaka. Mereka merekam realitas yang utuh sehingga apa yang dirasakan oleh masyarakat adalah apa yang disampaikan di dalam film dokumenter.

Dalam hal ini, hasil observasi dan partisipasi filmmaker dan film dokumenternya memungkinkan menjadi media yang mampu mendistribusikan pengetahuan dari wilayah paling bawah dari pelaksanaan kebijakan kepada wilayah paling atas dari para perumus kebijakan, pemangku dan pelaksana kebijakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan.

Film dokumenter mampu memaparkan dan menggambarkan seberapa jauh dampak pelaksana kebijakan pembangunan di masyarakat, sehingga film dokumenter menjadi data yang penting dalam membaca indikator pembangunan untuk mengkritisi pelaksanaan pembangunan di lapangan.

Dua belas tahun penyelenggaraan Eagle Awards telah menghasilkan film dokumenter berkualitas dari berbagai wilayah di Indonesia. Film dokumenter yang dihasilkan tidak saja tayangan yang menghibur, namun mampu membuka cakrawala pengetahuan bagi penontonnya dalam upaya membaca dan menafsir keindonesiaan dan memahami keragaman Indonesia dari perspektif audio visual yang terinspirasi dari realitas.

Papua memiliki kekayaan sumber daya manusia, budaya, dan alam yang luar biasa. Pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya kebudayaan menjadi tantangan yang tidak mudah. Otonomi daerah yang dilaksanakan sebagai upaya pemerataan dan percepatan pembangunan di wiayah-wilayah yang sulit terjangkau, tidak hanya membutuhkan laporan data statistik di atas kertas belaka. Film dokumenter membawa suara masyarakat, menjadi media yang tepat untuk mengawal pembangunan.

Jakarta, Agustus 2016

Daniel Rudi Haryanto

Alumnus American Film Showcase (AFS) 2016

University of Southern California (USC)

Peraih Director Guild of Japan Award, Yamagata International Documentary Film Festival 2011,

Peraih Special Jury Mention Cinemasia Amsterdam 2014,

Melakukan lawatan ke beberapa festival di; Dubai, Jepang, Korea Selatan, Roma, Montreal, Australia, Singapore, Vibgyor, Belanda, Prancis, Los Angeles,  dll

Mentor dan supervisor tim Papua, EADC 2016.